Libureng, Tonra – Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kecamatan Tonra melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBDes Tahap I Tahun Anggaran 2026 di Desa Libureng, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh *Ketua Tim Monev Kecamatan Tonra, Hj. Rahmawati, S.Sos., M.Si*, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari upaya pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan desa yang dibiayai melalui APBDes.

“Monitoring dan evaluasi ini bukan hanya untuk memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi juga sebagai sarana pembinaan agar pengelolaan keuangan desa semakin tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Hj. Rahmawati.

Desa Libureng merupakan *desa keempat* yang menjadi lokasi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi LPJ APBDes Tahap I Tahun Anggaran 2026 oleh Tim Monev Kecamatan Tonra. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pemeriksaan dokumen administrasi, laporan realisasi kegiatan, serta memberikan arahan dan masukan terkait pengelolaan keuangan desa.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut *Pendamping Desa Andi Marsuki, unsur **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*, perangkat desa, kepala dusun, serta staf Desa Libureng. Kehadiran berbagai unsur pemerintahan desa tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa pada tahap-tahap berikutnya.

Pemerintah Desa Libureng menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut dan berharap hasil evaluasi yang diberikan dapat menjadi masukan positif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih optimal.